Bangunan Legal

Penolakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sering kali berakar pada ketidaksesuaian dokumen arsitektur dan teknis dengan regulasi tata ruang daerah serta standar teknis bangunan gedung. PT. Kinarya Kompegriti Rekanusa mengidentifikasi bahwa hambatan utama terletak pada ketidaksinkronan antara gambar as-built dengan perhitungan struktur yang diwajibkan dalam SIMBG. Tanpa pemenuhan persyaratan teknis yang valid, pemilik bangunan berisiko menghadapi sanksi administratif berupa penghentian konstruksi atau perintah pembongkaran. Artikel ini menyajikan panduan strategis untuk menavigasi proses verifikasi teknis guna memastikan kelancaran penerbitan izin secara efisien dan legal. Baca juga:  Panduan Lengkap Legalitas Bangunan di Indonesia Tahun 2026 Mengapa pengajuan PBG sering kali mengalami penolakan? Secara statistik, lebih dari 60% penolakan pengajuan PBG di Indonesia disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen teknis yang diunggah ke portal SIMBG. Seringkali, pemohon hanya fokus pad...